Breakingnewsjabar.com – JAKARTA | Pada Sabtu, 5 April 2025, Kementerian Pertanian (Kementan) bersama Polri melalui Gugus Tugas Polri Mendukung Ketahanan Pangan menggelar rapat analisis dan evaluasi (Anev) secara daring. Rapat ini bertujuan untuk mempercepat pencapaian target tambahan produksi jagung nasional sebesar 4 juta ton pada tahun 2025. Agenda utama rapat adalah mengevaluasi pelaksanaan program penanaman jagung di lahan seluas 1 juta hektar di seluruh Indonesia.
Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementan, Dr. Yudi Sastro, membuka rapat dengan menyampaikan bahwa Kementan telah memetakan potensi lahan serta menyiapkan bantuan berupa benih unggul, pupuk, alat mesin pertanian (alsintan), dan pendampingan teknis dari Tim BSIP (Badan Standardisasi Instrumen Pertanian). Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah keterbatasan jangkauan kelembagaan hingga tingkat desa. Oleh karena itu, peran Polri menjadi sangat penting sebagai penghubung dan penggerak kelompok tani dalam program ini.
“Kami berterima kasih atas dukungan Polri dalam program penanaman jagung ini. Kementan juga sedang menyusun petunjuk teknis (juknis) penanaman jagung serta menyalurkan bantuan 10 unit traktor roda dua untuk mempercepat realisasi penanaman jagung di daerah,” ujar Yudi.
Dalam rapat tersebut, dibahas pula kendala yang terjadi di Kampung Aib, Distrik Kemtuk, Kabupaten Jayapura, Papua. Lahan jagung seluas 12 hektar di wilayah ini mengalami pertumbuhan tidak normal akibat kesalahan penanganan awal dan curah hujan yang tinggi. Untuk mengatasi masalah ini, Kementan telah menurunkan penyuluh pertanian dan tim BSIP untuk memberikan pendampingan serta menyalurkan alsintan guna mendukung penanaman jagung di lokasi tersebut.
Polri, melalui Gugus Tugas Mendukung Ketahanan Pangan, berperan sebagai penggerak untuk menjembatani pelaksanaan program antara Kementan dan kelompok tani hingga tingkat desa. Dengan dukungan kelembagaan seperti Polsek dan Bhabinkamtibmas, Polri memainkan peran strategis dalam memfasilitasi pembentukan kelompok tani, membantu komunikasi antara kelompok tani dan dinas pertanian, serta melakukan pengawasan distribusi bantuan agar tepat sasaran.
Program ini mencakup dua metode penanaman: pola monokultur oleh kelompok tani (Poktan) dan pola tumpang sari di lahan tanaman belum menghasilkan (TBM) milik perusahaan mitra seperti PTPN, Perhutani, dan swasta lainnya.
Wakil Ketua Gugus Tugas Polri, Brigjen Pol. Langgeng Purnomo, menjelaskan bahwa pengawasan dilakukan melalui Aplikasi Gugus Tugas Polri Mendukung Ketahanan Pangan. Aplikasi ini memungkinkan pemantauan real-time terhadap distribusi bantuan, pendataan lahan, hingga evaluasi program. Koordinasi dengan dinas pertanian setempat tetap dijaga untuk memastikan semua program berjalan sesuai target dan tepat sasaran.
Target tambahan 1 juta hektar lahan yang menghasilkan 4 juta ton jagung akan direalisasikan dalam satu tahun di seluruh Indonesia. Hasil panen dijamin diserap oleh Bulog melalui MoU penyerapan sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Polri membantu membentuk dan mengaktifkan kelompok tani, memfasilitasi penyusunan proposal bantuan kepada Kementan, serta melakukan pendampingan komunikasi antara petani dan dinas pertanian setempat. Distribusi bantuan dipantau melalui aplikasi untuk memastikan transparansi dan ketepatan sasaran.
“Polri bukan pelaksana, bukan pendamping teknis, dan bukan pemodal. Polri hadir sebagai penggerak, fasilitator, dan pengawal agar bantuan dari negara melalui Kementan dapat tersalurkan tepat sasaran tanpa penyalahgunaan. Sinergi ini adalah wujud nyata peran Polri dalam mendukung agenda nasional menuju Indonesia Emas 2045,” tegas Brigjen Langgeng.
Melalui sinergi erat antara Kementan dan Polri, pemerintah berharap target tambahan produksi jagung nasional pada tahun 2025 dapat tercapai. Program ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan, membuka lapangan kerja, dan membangun kemandirian masyarakat yang dimulai dari tingkat desa.
Sumber: Divisi Humas Polri
