breakingnewsjabar.com – BANDUNG | Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyatakan bahwa sejumlah sungai di Provinsi Jawa Barat memiliki dokumen berupa Surat Hak Milik (SHM), seperti di Sungai Bekasi, Sungai Cikeas, hingga Sungai Cileungsi. Kondisi ini mengakibatkan upaya normalisasi sungai menjadi terkendala.
Demul, sapaan akrabnya, menjelaskan bahwa kepemilikan lahan di bantaran sungai oleh perorangan dan perusahaan membuat proyek normalisasi sulit dilaksanakan. Padahal, anggaran besar telah disiapkan untuk kegiatan tersebut.
“Ini jadi kalau kemarin saya sampai nekat iuran 500 miliar sebenarnya enggak mesti karena proyeknya sudah ada tapi tidak berjalan,” kata Demul dikutip dari akun Instagramnya @dedimulyadi71 pada Selasa (11/3/2025).
“Dikarenakan daerah aliran sungainya sepanjang Sungai Bekasi dan Sungai Cikeas serta Sungai Cileungsi tanahnya sudah bersertifikat untuk itu harus dituntaskan,” sambungnya.
Tak hanya itu, Demul juga menyoroti bahwa SHM tersebut dimiliki oleh sejumlah perorangan dan perusahaan di Kali Bekasi, khususnya di daerah Babelan. Hal ini semakin mempersulit upaya pemerintah untuk melakukan normalisasi guna mengurangi risiko banjir.
Demul mengaku miris lantaran daerah yang sempat dilanda banjir dahsyat tersebut sebelumnya telah ditinjau oleh Presiden Prabowo Subianto. Namun, masalah sertifikat lahan di bantaran sungai membuat proyek normalisasi mandek.
“Oke sama lagi bahwa daerah aliran sungai yang akan dinormalisasi sudah ada sertifikat hak milik jadi bukan hanya laut yang disertifikatkan sungai juga disertifikatkan,” tutur dia.
Meskipun demikian, Demul meminta dinas dan instansi terkait untuk tidak takut kepada para pemilik SHM di wilayah sungai tersebut. Ia meminta agar proses normalisasi tetap dilanjutkan meskipun ada potensi ancaman somasi.
“Jalan terus pak, paling disomasi,” ujar Demul dengan nada tegas.
Dalam pandangannya, normalisasi sungai adalah langkah penting untuk mencegah bencana banjir yang kerap melanda wilayah Jawa Barat, terutama di musim penghujan. Oleh karena itu, ia berharap semua pihak dapat bekerja sama demi kepentingan masyarakat luas.
