Breakingnewsjabar.com – JABAR | Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Barat menegaskan bahwa vasektomi atau sterilisasi pada pria adalah tindakan yang diharamkan dalam Islam karena dianggap sebagai bentuk pemandulan permanen.
“Tidak boleh bertentangan dengan syariat, pada intinya vasektomi itu haram dan ini sesuai dengan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia IV di Pesantren Cipasung, Tasikmalaya, Jawa Barat pada 2012,” kata Ketua MUI Jawa Barat Rahmat Syafei, mengutip Antara , Kamis (1/5).
Namun, Rahmat menjelaskan bahwa vasektomi dapat dibolehkan dalam kondisi tertentu, seperti untuk alasan kesehatan yang mendesak, asalkan tidak menyebabkan kemandulan permanen.
“Boleh dilakukan kalau tujuannya tidak menyalahi syariat, seperti untuk alasan kesehatan, tidak menyebabkan kemandulan permanen, ada jaminan fungsi reproduksi bisa pulih jika diinginkan, serta tidak menimbulkan bahaya atau mudharat bagi yang bersangkutan,” ujarnya.
Sebelumnya, isu vasektomi menjadi sorotan setelah Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengusulkan agar keluarga penerima bantuan sosial harus menjalani program Keluarga Berencana (KB), termasuk vasektomi bagi suami. Usulan ini disampaikan saat rapat bersama Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul).
Dalam rapat tersebut, Dedi menyoroti fenomena keluarga prasejahtera yang memiliki banyak anak, sementara kebutuhan hidup mereka tidak tercukupi.
“Pak Menteri, saya tidak tahu kok rata-rata keluarga miskin itu anaknya banyak. Sementara orang kaya susah punya anak. Sampai bayi tabung bayar Rp2 miliar tetap tidak punya anak. Saya pernah menemukan satu keluarga punya 22 anak, bahkan 16 anak. Di Majalengka, saya bertemu anak-anak yang jualan kue di alun-alun. Ternyata sudah punya 10 anak dan ibunya sedang hamil lagi yang ke-11,” ungkap Dedi.
Menanggapi usulan ini, Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul menyatakan bahwa pihaknya sedang mempelajari ide tersebut.
“Ya, ini kami sedang mempelajari ide itu. Jadi semua ketentuannya sedang kita pelajari. Itu ide baik ya untuk KB, keluarga berencana itu baik. Tapi kami masih memerlukan waktu untuk bisa mempelajari,” kata Gus Ipul di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (30/4).
Sementara itu, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mendorong para suami untuk tidak ragu mengikuti program vasektomi sebagai bagian dari KB jangka panjang. Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo, menekankan bahwa vasektomi gratis diberikan oleh pemerintah, bahkan disertai insentif uang istirahat bagi peserta.
“Kemudian diberikan uang untuk istirahat selama tiga hari, umumnya sebesar Rp300 ribu, sebagai uang istirahat. Beberapa bupati atau wali kota di daerah tertentu bahkan memberikan bonus tambahan untuk menyukseskan program vasektomi dan meningkatkan peran pria dalam KB,” kata Hasto di Jakarta beberapa waktu lalu, seperti dilansir Antara .
Hasto juga menambahkan bahwa stigma negatif terhadap vasektomi masih menjadi tantangan utama dalam mensosialisasikan KB pria. Padahal, risiko kegagalan vasektomi sangat rendah, hanya sekitar 0,3 persen.
Sumber: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250501172024-20-1224735/mui-jawa-barat-tegaskan-hukum-vasektomi-haram