Breakingnewsjabar.com – Ramallah | Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) melakukan pemungutan suara pada Kamis, 24 April 2025, untuk menetapkan jabatan wakil presiden. Langkah ini berpotensi membuka jalan bagi pengganti Mahmoud Abbas, pemimpin Palestina yang kini berusia 89 tahun.
Keputusan ini mengikuti seruan dari pihak asing selama bertahun-tahun agar organisasi tersebut direformasi. Selain itu, langkah ini muncul di tengah upaya beberapa negara Arab dan Barat untuk memperluas peran Otoritas Palestina (PA), yang dipimpin oleh Abbas, dalam pemerintahan pascaperang di Jalur Gaza.
“Pemungutan suara telah dilakukan untuk menciptakan jabatan wakil presiden,” kata Rizq Namoura, anggota Dewan Pusat PLO, dalam sebuah wawancara dengan Palestine TV.
Namoura menambahkan bahwa hasil pemungutan suara “hampir bulat” mendukung pembentukan posisi nomor dua ini, yang pertama kali dalam sejarah organisasi tersebut.
Kantor berita resmi Palestina, Wafa, mengonfirmasi hasil pemungutan suara tersebut.
Menurut analis Palestina Aref Jaffal, posisi baru ini diciptakan sebagai langkah persiapan untuk seseorang yang akan mengambil alih kendali dari Abbas. “Sistem politik Palestina sudah sangat lemah, sehingga saya percaya semua pengaturan ini adalah awal untuk menyiapkan penerus Abbas,” kata Jaffal, Direktur Pusat Pemantauan Pemilu Al-Marsad, kepada AFP, seperti dikutip The New Arab, Jumat, 25 April 2025.
Pada Maret lalu, dalam sebuah pertemuan puncak di Kairo tentang masa depan Gaza pascaperang, Abbas telah mengumumkan rencana untuk membentuk jabatan wakil presiden di PLO, organisasi yang ia pimpin sebagai ketua.
Pendukung asing Otoritas Palestina (PA), yang menjalankan kontrol administratif terbatas di Tepi Barat yang diduduki Israel, telah lama mendesak reformasi baik terhadap PA maupun PLO. Abbas telah memimpin PA sejak 2005 setelah kematian Yasser Arafat, tetapi tidak ada pemilihan presiden sejak masa jabatan empat tahunnya berakhir pada 2009.
Didirikan pada 1964, PLO memiliki mandat untuk bernegosiasi dan menandatangani perjanjian internasional atas nama rakyat Palestina. Sementara itu, PA bertanggung jawab atas pemerintahan di beberapa bagian wilayah Palestina.
PLO adalah payung besar yang mencakup berbagai faksi Palestina, tetapi tidak termasuk kelompok pejuang Hamas dan Jihad Islam, yang saat ini terlibat dalam konflik bersenjata dengan pasukan Israel di Gaza.
Jika Abbas meninggal atau mengundurkan diri, wakil presiden diharapkan dapat mengambil alih sebagai penjabat kepala PLO dan Negara Palestina, yang diakui oleh hampir 150 negara, menurut pejabat Palestina.
Tekanan Barat
PLO menggelar konvensi di Ramallah sejak Rabu untuk membahas berbagai isu politik. Namun, langkah ini menuai kritik dari Hamas, yang menyebut konvensi tersebut “memperdalam perpecahan, memperkuat unilateralisme, dan mengecewakan harapan rakyat Palestina untuk bersatu.”
“Kami di Hamas menolak kelanjutan langkah sepihak ini dan menegaskan komitmen kami untuk membangun kembali Organisasi Pembebasan Palestina di atas fondasi nasional dan demokratis,” kata Hamas dalam sebuah pernyataan.
Beberapa faksi Palestina di Tepi Barat juga mundur dari pertemuan pada hari Kamis setelah usulan pembentukan wakil presiden muncul. Kelompok-kelompok tersebut berpendapat bahwa inisiatif ini mengancam kedaulatan PLO dan merupakan tanda campur tangan asing.
“Sidang ini diadakan di bawah tekanan Barat, khususnya dari Amerika Serikat,” kata Ramzi Rabah, seorang pejabat senior dari Front Demokratik untuk Pembebasan Palestina (DFLP), sebuah partai Marxis-Leninis yang menarik diri dari konvensi tersebut.
Rabah menuduh kekuatan asing menggunakan “reformasi” sebagai dalih untuk melemahkan perjuangan Palestina. Inisiatif Nasional Palestina, sebuah partai progresif, juga meninggalkan sidang tersebut dengan alasan “tekanan eksternal.”
Front Populer untuk Pembebasan Palestina (PFLP), gerakan Marxis-Leninis lainnya, juga mundur dari sidang. Mereka menyatakan bahwa agenda reformasi tersebut prematur dan tidak melibatkan konsultasi yang tulus.
“Dari 188 anggota Dewan Pusat PLO yang memiliki hak suara, 170 mendukung pembentukan wakil presiden,” menurut Wafa.
Otoritas Palestina saat ini berada di ambang kehancuran finansial. Setelah serangan Hamas terhadap Israel yang memicu perang di Gaza, beberapa donor internasional semakin bersikeras agar dukungan finansial mereka dikaitkan dengan reformasi politik dan kelembagaan yang konkret.
Pada Rabu, Abbas berpendapat bahwa pembentukan wakil presiden akan memperkuat lembaga-lembaga Palestina dan mendukung pengakuan internasional terhadap negara Palestina.
Beberapa analis memandang langkah ini sebagai upaya strategis oleh Abbas untuk memberikan kesan bahwa ia sedang mendesentralisasikan kekuasaan, meskipun skeptisisme tetap ada terkait niat sebenarnya di balik reformasi ini.
Sumber: https://www.metrotvnews.com/read/bmRCEeXy-organisasi-pembebasan-palestina-sepakat-bentuk-jabatan-wakil-palestina
